Berita Politik Terbaru
Berita Politik Terbaru

Berita politik terbaru dari dalam negeri memang selalu mampu menarik perhatian masyarakat. Pro dan Kontra dalam setiap tindakan pemerintah, menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang ingin mengetahui perkembangan masalah politik baik dalam maupun luar negeri. Dengan mengetahui perkembangan kehidupan politik, masyarakat akan lebih mengerti bagaimana perkembangan dunia saat ini.

Seperti berita politik terbaru yang saat ini telah ramai menghiasi laman website informasi matamatapolitik.com mengenai berita dalam negeri tentang Revisi UU perkawinan. Menurut informasi yang beredar, Majelis Ulama Indonesia (Mui) menolak keras akan adanya revisi UU perkawinan.

Berita Politik Terbaru
Berita Politik Terbaru

Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi yang tertulis dalam peraturan dasar Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak yang direvisi, langsung mendapat penolakan keras dan ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, menyatakan jika keputusan tersebut dapat memicu polemik karena menyangkut akan hal yang bersifat sangat sensitif.

Dalam sebuah pesan WhatsApp, Zainut menuturkan jika MUI akan membentuk sebuah Tim guna melakukan pengkajian dan penelitian terhadap putusan pada revisi UU perkawinan tersebut. Jika pengkajian dan penelitian telah selesai, MUI akan mengemukakan pendapat serta pandangan secara konprehensif.

MUI mengingatkan kembali kepada semua pihak yang berkaitan bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya bagi umat Islam bukanlah sekadar mengatur norma hukum dalam sebuah perkawinan. Namun, perkawinan dalam agama Islam juga mengatur sah dan tidak pernikahan tersebut menurut aturan dan ajaran agama Islam.

Zainut juga menambahkan jika Undang Undang tersebut mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Bukan hanya itu, UU tersebut juga memiliki ikatan emosional dengan umat Islam. Sehingga MUI menghimbau kepada semua pihak untuk tetap bersikap arif dan bijaksana serta berhati-hati saat memiliki niat untuk mengubah UU tersebut.

Meskipun putusan MK mengamanatkan pada DPR untuk melakukan perubahan Undang Undang 1/1974 tentang Perkawinan dibatasi hanya pada pasal 7 ayat 1 saja. Mekanisme pembahasan DPR dengan batasan waktu paling lambat tiga tahun sejak diketoknya putusan, memang hanya sebatas yang ditentukan oleh MK. Namun menurut MUI, pada praktik saat Prolegnas (Program Legislasi Nasional) serta diusulkan dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU), DPR bisa saja membuka ruang untuk membongkar dan mengubah pasal lainnya.

Jika terjadi hal seperti itu, maka secara tidak langsunh putusan MK hanya dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengamandemen Undang Undang perkawinan secara keseluruhan. Menurut MUI tentang UU Perkawinan Tahun 1974 meskipun memiliki usia yang sudah cukup tua, namun masih relevan dan masih bisa bdiberlakukan sehingga tisak perlu adanya revisi atau perubahan pada Undang Undang tersebut.

Berita politik terbaru lainnya bisa anda simak melalui matamatapolitik.com pelopor media indormasi bertaraf internasional. Sumber berita yang digunakan oleh laman website informasi politik ini terjamin dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.